SOSIALISASI KRB TSUNAMI PROGRAM IDRIP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pasang Iklan Hubungi: 085329304040

UPDATE TERKINI – PALU

Sosialisasi “Kajian Resiko Bencana” Tsunami, Program IDRIP Provinsi Sulawesi Tengah Merupakan kerjasama antara BNPB dengan World Bank. Di laksnakan pada hari Rabu (15/11/2023) bertempat di Ballroom Swissbell Hotel.

Dr. Akris fatah Yunus, MM., selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, membuka secara simboilis kegiatan tersebut. Akris juga mencatat sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih belum memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Dari 13 Kabupaten/Kota, baru 7 wilayah yang memiliki Dokumen KRB.

Perhatian khusus juga diberikan pada kebijakan anggaran, di mana alokasi dana Penanggulangan Bencana belum menjadi prioritas utama.

“Saat ini, anggaran dominan dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, mencapai 80% dari APBD. Karena itu perlu adanya kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga pemerintah daerah terkait perlunya memprioritaskan penanggulangan bencana,” katanya

Kepala BPBD juga menyoroti masalah pergantian personel di BPBD yang dinilai mengakibatkan kehilangan jejak pekerjaan dan ilmu. Untuk mengatasi hal ini, disarankan adanya mekanisme dengan rekomendasi dari pusat saat terjadi perpindahan SDM.

Lebih lanjut, disampaikan masalah budaya masyarakat yang sulit dipahami terkait risiko tsunami. Kepala BPBD menegaskan pentingnya penegakan aturan dan keberanian pimpinan dalam melakukan penertiban. Selain itu, beliau mengusulkan pembuatan aturan pemerintah khusus terkait SDM di BPBD, dimana perpindahan hanya diizinkan dalam konteks promosi untuk meningkatkan stabilitas dan kontinuitas SDM di BPBD.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Dr. Udrekh,  memberikan pengantar sosialisasi KRB dengan menjelaskan pentingnya data detil dalam menghadapi risiko bencana.

“Data tersebut diperlukan untuk pemetaan evakuasi dan titik tinggi tsunami. Data yang detil dan hasil pemodelan harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat,” jelas Udrekh.

Data ini juga dijadikan dasar untuk membangun evaluasi vertikal. Pembaruan data akan disimpan dalam portal untuk keberlanjutan informasi.

Sehubungan dengan agenda Sosialisasi Kajian Resiko Bencana Tsunami, disampaikan hasil Kajian yang dilaksanakan di 6 Desa di Kota Palu, 7 Desa di Kabupaten Donggal dan 6 Desa di Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan Sosialisasi yang dihadiri unsur Pentahalix baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten seperti BPBD, Bappeda, PU, TNI-Polri, Kecamatan, dan Desa diharapkan dapat menindaklanjuti lebih lanjut hasil kajian yang disampaikan sesuai tugas-pokok dari instansi bersangkutan.

Sementara salah satu peserta yang hadir utusan Kabupaten Donggala Ahmad, SE selaku Lurah Boneoge mengatakan “Dirinya sangat bersyukur dengan ada nya kegiatan tersebut terutama utuk diri pribadi karena telah mendapatkan tambahan Ilmu tentang bagaimana pencegahan Mitigasi Bencana khususnya daerah-daerah yang sudah di Peta-kan oleh Pemerintah Pusat, sehingga bagaimana saat bencana terjadi dapat bertindak dengan tepat dan meminimalisir korban yang jatuh akibat bencana itu.

Sosialisasi “Kajian Resiko Bencana” Tsunami di khususkan kepada tiga wilayah yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Dari 1 kota dan 2 kabupaten yang menjadi titik sasaran dalam penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana. Kota Palu terpilih 6 Kelurahan, Donggala terpilih 2 Kelurahan dan 4 Desa dan Parigi Moutong terpilih 2 Kelurahan dan 4 Desa. Total peserta yang hadir mengikuti Sosialisasi sebanyak kurang lebih 250 orang. Tutup Akris Fatah.

Pasang Iklan Hubungi: 085329304040

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terkait